secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

1. VISI

TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, MELAYANI DAN AGAMIS

2. MISI

Meningkatkan profesionalisme seluruh anggota BPD

Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPD

Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kanupaten dan provinsi

Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat

Memantapkan kualitas hidup beragama

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 

Menggali aspirasi masyarakat;

Menampung aspirasi masyarakat;

Mengelola aspirasi masyarakat;

Menyalurkan aspirasi masyarakat;

Menyelenggarakan musyawarah BPD;

Menyelenggarakan musyawarah Desa;

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD .